Laporan telah diteruskan ke DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saudara Kusnandar Bangkit, kami ucapkan terima kasih atas informasi Saudara, semoga menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan pelayanan pendidikan di Jawa Tengah yang semakin baik dan akuntabel. Terkait dengan laporan saudara, perlu kami beritahukan landasan normatif yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan layanan pendidikan untuk kita pahami bersama

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menegaskan bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, orang tua dan masyarakat. Artinya, tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak hanya bertumpu pada Pemerintah, tetapi masyarakat dan orang tua diharapkan mampu berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
2. Perlu saudara ketahui bahwa Pemerintah melarang adanya pungutan pada Sekolah Negeri sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, namun demikian masyarakat dan orang tua diharapkan menyumbang.

     Pasal 1 ayat:

• Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar,
• Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pungutan berbeda dengan sumbangan.

3. Terkait dengan laporan Saudara perihal pungutan pada semua Sekolah SD dan SMP di Pekalongan akan ditndaklanjuti dengan kalrifikasi oleh instansi teknis pendidikan. Selanjutnya saya berharap agar Saudara dapat membangun Komunikasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk ditindaklanjuti.