DEV-LaporGub! - Detail Aduan LGWP97758392

Detail Aduan

Rincian Aduan : LGWP97758392

Selesai Public

11 May 2017

pak gubernur yg terhormat, masalah sertifikat PRONA,masyarakat mengucapkan terima kasih cuma kena biaya 600rb,tapi masyarakat terkejut di kala dapat berita sertifikat sudah jadi,mau ambil masih ada persyaratan harus membayar pajak / dikenakan uang 3,5jt per bidang,ini gimana pak gubernur masak program pak jokowi penyertifikatan gratis cuma dalam teori aja

0 Orang Menandai Aduan Ini

PROSES

Disposisi

Jumat, 12 Mei 2017 - 09:09 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Verifikasi

Jumat, 12 Mei 2017 - 09:33 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

terima kasih atas laporannya

Progress

Jumat, 12 Mei 2017 - 10:16 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

mohon bisa diperjelas di daerah mana? atas nama?, Desa?. Kec?. Kabupaten? Ada beberapa Hal yg Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal dengan sertipikasi prona adapun sertipikasi tsb dibiayai oleh APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok tanda batas; d.pembuatan surat tanah (bagi yg belum ada); e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; f.dan lain-lain (biaya fotocopi, pemberkasan, dll)

Selesai

Jumat, 12 Mei 2017 - 10:22 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

laporan telah diselesaikan

Preview Gambar

Tulis Ulasan