Detail Aduan
Rincian Aduan : LGWP86355065
KABUPATEN KENDAL, 26 Oct 2020
Assalamu'alaikum, pak Ganjar, saya selaku pedagang bibit buah keliling sangat terdampak dengan adanya covid-19 ini, tapi saya kok belum pernah mendapatkan bantuan sosial apapun. Apakah saya tidak masuk dalam kriteria penerima bansos? Padahal saya sangat membutuhkannya. Bisakah saya untuk menerima bansos dan bagaimana caranya? Mohon perhatian dan bimbingannya matorsuwon Wassalamu'alaikum
Disposisi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 09:07 WIB
Admin Gubernuran
Verifikasi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 15:28 WIB
Kabupaten Kendal
1. Dimasa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid 19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan
sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari :
a. Keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan
validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi di
Desa/Kelurahan.
b. Keluarga Non DTKS yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Calon Penerima diputuskan
melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW
serta tokoh Masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan pendapat atau saran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.
Selesai
Selasa, 27 Oktober 2020 - 15:29 WIB
Kabupaten Kendal
1. Dimasa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid 19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan
sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari :
a. Keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan
validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi di
Desa/Kelurahan.
b. Keluarga Non DTKS yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Calon Penerima diputuskan
melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW
serta tokoh Masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan pendapat atau saran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.