Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGWP85965342
Rincian Aduan
LGWP85965342
Progress
Public
Mohon perhatiannya pak,Bapak ibu saya tidak bekerja,tidak punya sawah..tp tidak dapat bantuan apapun.sudah komplain ke balai desa tp tidak ditanggepi.padahal merata dapat semua,kebyakan jg yg dapat yg punya..ibu bapak saya makan jg dari anak2,pdhl anak2 sudah berkeluarga dan KK sudah pisah.Mohon perhatiannya pak.Terima kasih
Topik
Disposisi
Jumat, 11 September 2020 - 10:31 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kendal
Verifikasi
Senin, 14 September 2020 - 08:52 WIBKabupaten Kendal
terimakasih atas laporannya, aduan saudara akan segera kami kordinasikan dengan pihak dinsos kabupaten kendal
Progress
Senin, 14 September 2020 - 08:53 WIBKabupaten Kendal
Kepada Yth,
Sdr, ifrotun nisa
di tempat
Berikut ini kami sampaikan :
1. Di masa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Keluarga Non DTKS usulan dari Desa/Kelurahan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW serta tokoh Masyarakat.
3. Kami tidak dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dikarenakan identitas saudara tidak lengkap.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terimakasih.
Sdr, ifrotun nisa
di tempat
Berikut ini kami sampaikan :
1. Di masa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Keluarga Non DTKS usulan dari Desa/Kelurahan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW serta tokoh Masyarakat.
3. Kami tidak dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dikarenakan identitas saudara tidak lengkap.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terimakasih.