KABUPATEN BLORA, 02 Mar 2015

Pak Ganjar...kami mau menyampaikan kembali laporan yang sudah kami sampaikan 5 bulan yang lalu karena sampai saat ini belum ada tindakan yang terlihat...mohon perhatian dan keseriusannya, : 1. SekDes yg sdh lama diangkat PNS sampai saat ini masih tetap menggarap tanah bengkok. tidak sesuai dgn SE Mendagri No. 900/1303/SJ tgl 16 April 2009. 2. Pembentukan BPD ditunjuk langsung oleh kepala desa tdk sesuai UU RI No. 6 th 2014. pasal 56 3. Tidak ada transparansi dan sosialisasi program-program dari pemerintah baik pusat,provinsi,daerah bahkan program desa itu sendiri, tdk sesuai dg UU RI No. 6 th 2014 pasal 26,27,29. 4. Lelang tanah desa tidak transparan dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu yg diundang. 5. Segala bentuk bantuan baik dari pusat, provinsi maupun daerah dikuasai oleh calo-calo proposal, biasanya dengan cara meminjam KTP warga untuk memanipulasi data. 6. Alokasi bantuan tidak tepat sasaran hanya diperuntukkan para perangkat sanak saudara dan orang-dekatnya saja. ada 6 poin tersebut yg sdh pernah kami sampaikan 5 bulan yg lalu...sedangkan jawaban dr Inspektorat Pemprov Jateng, membenarkan adanya kejadian tsb. tapi tetap terus berjalan. mengenai alokasi bantuan tdk tepat sasaran ini segala bentuk bantuan, tapi yg disampaikan Pemprov jateng masalah KUBE dibenarkan dan perangkat yg masuk pengurus atau anggota mau diganti.. dan juga sdh kami sampaikan para anggota KUBE dipesan oleh pengurus ; " dana dibagikan 1.3jt per anggota tetapi nanti kalau ada tinjauan harus bilang terima 2jt." kami mohon persoalan-persoalan yg kami sampaikan dijawab satu per satu...juga diikuti dgn tindakan yg diambil supaya masyarakat ini paham dan tahu ketegasan pemerintah, atas tindakan pelanggaran UU dan penyelewengan para aparat pemerintah. Tks