Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Grobogan

Terimakasih laporan kami teruskan ke OPD terkait.

Berdasarkan klarifikasi Kepala Desa Tegowanu Wetan kec.Tegowanu Kab.Grobogan sebagai berikut : Bahwa penerima bantuan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non DTKS. Untuk dana bantuan covid 19 bagi warga yang terdampak itu ada 9 kriteria dan sumber dananya dari BST , BLT DD, APBD KABUPATEN dan APBD PROPINSI diberikan kepada warga masyarakat yg terdampak covid 19 yang masuk 9 kriteria kecuali yang sudah dapat bantuan dari PKH , BPNT , ASN , PERANGKAT , PENSIUNAN dan orang yang dianggap mampu dan tidak berhak menerima bantuan hasil musyawarah desa . Semua sudah ada mekanisme/prosedur untuk mendapatkannya. Adapun mekanisme pendataan untuk BLT DD sudah dilaksanakan melalui proses sesuai  regulasi yang ada  dengan melibatkan perangkat desa, RW, RT ,tokoh masyarakat dan terakhir musdes bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa  tentang pemberian program BLT yang bersumber Dana Desa bagi warga terdampak secara ekonomi akibat wabah covid 19. Apabila ada yang terlewat akan diajukan pada susulan tambahan.
Menanggapi pernyataan pelapor perlu kami informasikan bahwa  BLT DD  mendapat kuota 164 KK. Dari jumlah tersebut dalam MUSDES telah di sepakati setiap RT mendapat 8 KK, .9 KK, 10 KK penerima BLT DD menyesuaikan sedikit banyaknya warga RT masing masing. Tidak ada pengalihan nama penerima BLT DD sebagaimana yang di maksud PELAPOR.
Mengenai pihak RT yang melakukan pemotongan sebesar 200 rb kepada penerima BLT DD itu juga tidak benar sebagaimana yang di maksud PELAPOR.
Yang benar yang terjadi di wilayah RT adalah kesepakatan bersama antara penerima BLT DD. Penerima BLTDD masing masing memberikan 200 rb kepada Ketua RT untuk di salurkan kepada warga yang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan di wilayah RT masing masing . Bukan untuk Ketua RT atau Kepala desa
Terima kasih.

Berdasarkan klarifikasi Kepala Desa Tegowanu Wetan kec.Tegowanu Kab.Grobogan sebagai berikut : Bahwa penerima bantuan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non DTKS. Untuk dana bantuan covid 19 bagi warga yang terdampak itu ada 9 kriteria dan sumber dananya dari BST , BLT DD, APBD KABUPATEN dan APBD PROPINSI diberikan kepada warga masyarakat yg terdampak covid 19 yang masuk 9 kriteria kecuali yang sudah dapat bantuan dari PKH , BPNT , ASN , PERANGKAT , PENSIUNAN dan orang yang dianggap mampu dan tidak berhak menerima bantuan hasil musyawarah desa . Semua sudah ada mekanisme/prosedur untuk mendapatkannya. Adapun mekanisme pendataan untuk BLT DD sudah dilaksanakan melalui proses sesuai  regulasi yang ada  dengan melibatkan perangkat desa, RW, RT ,tokoh masyarakat dan terakhir musdes bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa  tentang pemberian program BLT yang bersumber Dana Desa bagi warga terdampak secara ekonomi akibat wabah covid 19. Apabila ada yang terlewat akan diajukan pada susulan tambahan.
Menanggapi pernyataan pelapor perlu kami informasikan bahwa  BLT DD  mendapat kuota 164 KK. Dari jumlah tersebut dalam MUSDES telah di sepakati setiap RT mendapat 8 KK, .9 KK, 10 KK penerima BLT DD menyesuaikan sedikit banyaknya warga RT masing masing. Tidak ada pengalihan nama penerima BLT DD sebagaimana yang di maksud PELAPOR.
Mengenai pihak RT yang melakukan pemotongan sebesar 200 rb kepada penerima BLT DD itu juga tidak benar sebagaimana yang di maksud PELAPOR.
Yang benar yang terjadi di wilayah RT adalah kesepakatan bersama antara penerima BLT DD. Penerima BLTDD masing masing memberikan 200 rb kepada Ketua RT untuk di salurkan kepada warga yang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan di wilayah RT masing masing . Bukan untuk Ketua RT atau Kepala desa
Terima kasih.