Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP78755447

Rincian Aduan

LGWP78755447

Selesai Public
KABUPATEN BREBES
27 Sep 2020
0 ditandai
Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purworejo menerapkan Perbub Purworejo No99/2019 bertentangan dgn Kemen LHK No.P.38/2019 tentang Rencana kegiatan usaha wajib AMDAL UKL UPL, dimana 5 toko modern kami diwajibkan penyusunan dokumen UKL UPL dalam proses pembuatan IMB.dalam Permen LHK tsb diatas dalam Lampiran tertulis jelas Bahwa Toko Modern/Swalayan Modern/minimarket(KLBI) 47111 TDK wajib UKL UPL hanya izin Usaha dgn pemenuhan komitmen, di Pemkab Purworejo peraturan yg SDH jelas tsb masih diterapkan kepada pelaku usaha apalagi kami sdh Dan sedang proses Ombudsman ttg Maladministrasi tsb tetapi masih saja kami dipersulit dgn persyaratan UKL UPL tsb dalam proses IMB 5 minimarket kami.Mohon kiranya BPK Gubernur selaku kepala pemerintahan propinsi dan pembantu presiden menegur dan membantu kami menerapkan dan menegur bupati dan Setda Purworejo(Ketua satgas oss kabupaten) untuk menerapkan PP No.24/2019 ttg Oss dgn pemenuhan komitmen dan Inpres No.07/2019 ttg Percepatan usaha, bila Suasana dan waktu menunggu omnibus Law dibiarkan akan merugikan pelaku usaha dan situasi demikian dimanfaatkan pihak2 TDK bertanggungjawab dlm proses perizinan....Krn kami sedang mengalami.terimakasih.

Topik

MINIMARKET KEBERATAN DENGAN ATURAN WAJIB AMDAL UKL UPL

Disposisi

Senin, 28 September 2020 - 14:58 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Purworejo

Verifikasi

Selasa, 29 September 2020 - 08:23 WIB

Kabupaten Purworejo

Selamat Pagi. Laporan anda kami teruskan ke pihak terkait untuk mendapat tindak lanjut. Terima kasih.

Progress

Kamis, 08 Oktober 2020 - 09:48 WIB

Kabupaten Purworejo

Aduan Saudara akan kami koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Terima Kasih

Selesai

Selasa, 13 Oktober 2020 - 08:38 WIB

Kabupaten Purworejo

Menanggapi pengaduan Sdr. Aris Sunendar,  yang pada pokoknya mengadukan bahwa kegiatan minimarket menurut asumsinya berdasarkan Kemen LHK 2019 tidak wajib menyusun dokumen Lingkungan/AMDAL, UKL-UPL. Atas hal tersebut dengan ini disampaikan penjelasan bahwa:
1.     Disampaikan  Permen LHK yang mengatur terkait kegiatan yang wajib AMDAL adalah Permen LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
2.     Ketentuan yang mengatur untuk  Ijin Usaha  harus memenuhi UKL-UPL atau SPPL adalah:
        a. Dalam Permen LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 diatur dalam pasal 13 huruf e , bahwa “ Penentuan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.
        b. Dalam Pasal 34 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
        c. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa” Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
        Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Purworejo penetapan ketentuan Ijin Usaha yang wajib memenuhi UKL-UPL atau SPPL di atur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2018 tentang  Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya 
        Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo.
3. Bahwa ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2018 wajib diikuti/dipenuhi oleh Pengusaha yang akan mengurus Ijin Usaha di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini untuk Ijin Usaha Toko Modern termasuk jenis usaha yang wajib memenuhi UKL-UPL.
4. Disampaikan bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2018 memenuhi amanat dari Pasal 34 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 13 huruf e Permen LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 serta ketentuan dalam pasal 35 ayat 
        (5) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga  tidak bertentangan dengan Peraturan 
        Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang Saudara sampaikan.
 
Demikian tanggapan yang kami sampaikan, untuk dapat dipahami sepenuhnya.