Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepada Yth. Saudara Iksan Catlovers Terimakasih atas laporan yang anda sampaikan. Sebagaimana laporan dari saudara, mohon berkenan untuk menyampaikan IDENTITAS LENGKAP dan NIK ybs, agar kami dapat melakukan verifikasi lapangan dengan akurat. Sebagai informasi bahwa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah STIMULAN, sehingga sangat membutuhkan swadaya dari penerima bantuan, sekaligus memiliki memiliki esensi untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong, guyub rukun dan kepedulian warga sekitar untuk ikut terlibat dalam mewujudkan rumah yang layak huni. Syarat lainnya bahwa penerima bantuan  memiliki bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang resmi, serta Nama dan NIK calon penerima bantuan masuk Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/ Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFMOTM). DTPFMOTM yg merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu dari Kementerian Sosial dan di verifikasi oleh Pemerintah desa sebagai rumah tidak layak huni. Pengusulan melalui proposal yang diusulkan melalui Musdes dan dalam pengajuan juga diajukan oleh kades mengetahui ketua BPD. . terimakasih.  

Kepada Yth. Saudara Iksan Catlovers Terimakasih atas laporan yang anda sampaikan. Sebagaimana laporan dari saudara, mohon berkenan untuk menyampaikan IDENTITAS LENGKAP dan NIK ybs, agar kami dapat melakukan verifikasi lapangan dengan akurat. Sebagai informasi bahwa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah STIMULAN, sehingga sangat membutuhkan swadaya dari penerima bantuan, sekaligus memiliki memiliki esensi untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong, guyub rukun dan kepedulian warga sekitar untuk ikut terlibat dalam mewujudkan rumah yang layak huni. Syarat lainnya bahwa penerima bantuan  memiliki bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang resmi, serta Nama dan NIK calon penerima bantuan masuk Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/ Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFMOTM). DTPFMOTM yg merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu dari Kementerian Sosial dan di verifikasi oleh Pemerintah desa sebagai rumah tidak layak huni. Pengusulan melalui proposal yang diusulkan melalui Musdes dan dalam pengajuan juga diajukan oleh kades mengetahui ketua BPD. . terimakasih.