Laporan telah diteruskan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani.

Terimakasih atas pertanyaan Saudara, Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan Pemerintah untuk pemberian kesejahteraan kepada aparatur (PNS/Non PNS) harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pada prinsipnya pemberian tambahan penghasilan pegawai hanya diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada Pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun Anggaran 2015 tidak dapat merealisasikan anggaran tambahan penghasilan untuk pegawai Non PNS.   Demikian untuk menjadikan maklum, dan terus semangat dalam mengabdi.   Salam