14 Sep 2017

Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah. Sudah 1,5 bulan ini kami bertiga mengajukan permohonan penerbitan SK Penghentian Pembayaran gaji (SKPP) karena SK alih fungsi/mutasi kami dari guru SMA (Ibnu Athiyah,M.Pd.), guru SMK (Drs. Sumadi,M.Pd.), dan pengawas SMA (Prayogo K.,S.Pd.,M.Hum) ke jabfung Widyaiswara P4TK sudah turun (1 orang TMT Mei, 2 orang TMT Juni 2017). Berkas usulan sudah kami serahkan ke pak Narno di bagian keuangan Dinas P dan K Provinsi Jateng. Namun, hingga detik ini tidak ada kepastian penyelesaian SKPP kami. Padahal, sejak 1 Juli (1 orang), 1 Agustus (1 orang), dan 1 September 2017 (1 orang) kami sudah aktif bekerja masing-masing di P4TK PKN IPS Batu, P4TK Matematika Yogyakarta, dan P4TK PenjasBK Bogor. Kami sudah berkali-kali menanyakan kemajuan proses SKPP kami pada bagian keuangan Dinas P dan K Prov tetapi jawabannya selalu sama yaitu "masih menunggu tanda tangan pejabat Dinas P dan K pak (Sekdin), masih di meja sekdin, nanti kami hubungi kalau sudah jadi". Terus terang, posisi kami jadi serba sulit karena instansi baru kami sudah berkali-kali menagih SKPP kami sebagai syarat utama pemindahan gaji kami ke tempat baru dan pembayaran tunjangan kinerja. Sebagai perbandingan, proses penerbitan SKPP teman-teman Widyaiswara seangkatan kami dari Sumut, Jabar, Banten, Jatim, dan Sulsel selesai hanya dalam hitungan hari. Mengapa di Jateng justeru lebih dari 1 bulan belum selesai prosesnya? Mohon perhatian dan bantuan Bapak untuk mengingatkan pejabat terkait di Dinas P dan K Prov Jateng. Sebagai catatan, hingga saat ini gaji kami masih di instansi asal tanpa TPP. Tunjangan kinerja kami di unit kerja baru juga belum bisa diajukan karena gaji kami belum pindah. Sekian. Terimakasih. Prayogo Kusumaryoko,M.Hum. Widyaiswara P4TK PKN IPS Batu Malang, Drs. Sumadi,M.Pd. Widyaiswara P4TK Matematika Yogyakarta, dan Ibnu Athiyah,M.Pd. Widyaiswara P4TK PenjasBK Bogor.