Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP64492103

Rincian Aduan

LGWP64492103

Selesai Public
19 Nov 2017
0 ditandai
Hanya sekedar bertanya 1.Apakah benar masyarakat tidak berhak untuk melihat Spj Dana Desa 2. JIKA TIDAK BOLEH MELIHAT MENGECEK SPJ BAGAIMANA MASYARAKAT BISA TAU TERJADI PENYELEWENGAN DANA ATAU TIDAK. 3. Sering saya baca Pak Jokowi meminta masyarakat untuk mengawasi Dana Desa , bagaimana cara mengawasi klo.masyarakat untuk minta spj ke desa saja tidak boleh. Matur nuwum

Disposisi

Senin, 20 November 2017 - 09:04 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

Verifikasi

Senin, 20 November 2017 - 13:46 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindaklanjuti

Progress

Senin, 20 November 2017 - 14:07 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

 Sesuai aturan tugas pengawasan dalam bentuk audit keuangan desa/ dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kab masing-masing, selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP)

Selesai

Senin, 20 November 2017 - 14:07 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan telah dijawab