Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP50593581

Rincian Aduan

LGWP50593581

Selesai Public
KABUPATEN BREBES
25 Sep 2019
0 ditandai
Assalamualaikum wr,wb .. yang terhormat bapak ganjar selaku gubernur jawa tengah.. saya hanya ingin menyampaikan kenapa di kecamatan saya yang cukup begitu maju masih ada warga yang menempati rumah tidak layak huni tepatnya di dk krajan 1 01/01 kalierang bumiayu brebes jawa tengah sudah diajukan ke kelurahan tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya .. mohon bantuan nya agar cepet di tindak lanjuti.. sekian curhatan saya ,saya ucapkan terima kasih

Disposisi

Senin, 30 September 2019 - 06:58 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Verifikasi

Rabu, 02 Oktober 2019 - 15:48 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

kepada yth. sdr. Adhitya kresna terimakasih atas laporannya. apabila berkenan, mohon disampaikan Nama lengkap dan NIK  warga tsb, sehingga kami dapat segera verifikasi dan validasi kebenaran dta nta dan segera dapat tertangani.

Selesai

Kamis, 03 Oktober 2019 - 20:45 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepada Yth Saudara Adhitya Kresna, Pemerintah Prov Jateng telah memberikan bantuan melalui Bankeupemdes RTLH 3 penerima/desa mulai tahun 2017 dan 2018. Pengusulan penerima bantuan berdasar dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/ Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFMOTM). DTPFMOTM yg merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu dari Kementerian Sosial dan di verifikasi oleh pemdes sebagai rumah tidak layak huni. Pengusulan melalui proposal yang diusulkan melalui Musdes dan dalam pengajuan juga diajukan oleh kades mengetahui ketua BPD Nama tersebut Tidak Terdaftar dalam DTPPFMOTM menjadi dasar acuan dalam penanganan RTLH Pemerintah Prov. Jateng. Nama tsb dapat didaftarlan ke Dinas Sosial kab Brebes supaya bisa masuk dtppfmotm. Mohon dapat berkoordinasi dgn pemerintah desa untuk bisa dibiayai dgn dana desa, bisa juga berkoordinasi dgn pemerintah Kab untuk pembiayaan APDB Kabupaten.