Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP45227925

Rincian Aduan

LGWP45227925

Selesai Public
KABUPATEN SUKOHARJO
18 Nov 2019
0 ditandai
Selamat malam pak ganjar,saya ingin melaporkan adanya praktek kkn kepala desa DUWET kec. BAKI kab. SUKOHARJO JAWA TENGAH. Praktek korupsi proyek betonisasi jln desa dengan mengurangi mutu beton,baru ±1.5th udh pda hancur semua,pdhal tidak pernah di lewati kendaraan berat,kemudian menyewakan bangunan desa tanpa persetujuan baperdes,adanya 1 proyek betonisasi tapi menggunakan 2anggaran serta pengurusan sertifikat warga yg berlarut2 sampai masuk pilakdes lagi gak kunjung jadi pdhl uang sudah di minta. Praktek nepotisme dimana perangkat desa di isi oleh kerabat lurah dan kaur perencanaan,dari KADUS 2,SEKDES dan BENDAHARA merupakan suadara dan keponakan dari lurah,kemudian anak dr kaur perencanaan juga di angkat jd kaur umum. Saya harap pemkab sukoharjo bertindak tegas,krn kelurahan bukan lah milik 1 atau 2 keluarga saja.

Disposisi

Selasa, 19 November 2019 - 08:36 WIB

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

Verifikasi

Selasa, 19 November 2019 - 11:49 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindaklanjuti

Progress

Rabu, 20 November 2019 - 12:02 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

Laporan tindak lanjut aduan di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
1: Pengurangan Mutu Betonisasi yang dibangun 1,5 tahun sudah rusak.

KLARIFIKASI :

Jalan tersebut belum ada 1 bulan dibangun sudah dilewati kendaraan pengangkut material pembangunan jalan antar Desa Karena jalan tersebut jalan penghubung antar Desa yaitu antara desa Duwet dan Siwal (siwal sedang membangun jalan poros desa) disamping itu juga dilewati kendaraan pengangkut bahan batu bata karena warga sekitar sebagian besar pengrajin batu bata .. Padahal sudah dikasih portal. (Dokumentasi terlampir)

  1. Penyewaan bangunan Desa tanpa persetujuan Baperdes
    KLARIFIKASI :

Bangunan tersebut merupakan bangunan dari PLPBK (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas) yang dibangun dari dana PNPM (P2KP), karena lama tidak digunakan dan sudah diserahkan kepada Desa, maka desa mengundang BPD untuk membahas pemanfaatan gedung tersebut dan disetujui gedung tersebut disewakan dengan nilai Rp.17.000.000,- per tahun dan gedung tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk pengolahan pakan ternak (dokumentasi terlampir). Dana hasil sewa Gedung sudah masuk dalam APBDes Perubahan Tahun 2019.

  1. 1 (satu) Proyek Betonisasi dengan 2 anggaran
    KLARIFIKASI :

Bahwa betonisasi tersebut satu lokasi sepanjang 830 m dan dibangun menggunakan 2 anggaran yaitu anggaran tahun 2017 sepanjang 200 m dan dilanjutkan tahun 2019 sepanjang 630 m.

  1. Pengurusan sertifikat berlarut-Iarut
    KLARIFIKASI :
  1. Pengurusan tanah basah menjadi 2 (dua) sertifikat dan sudah dikirim ke BPN, dan ternyata BPN tidak bisa memproses karena masih tanah basah. Dan harus menggunakan satu nama, saat ini sudah proses di BPN.
  2. Proses Hibah Tanah dari orangtua ke anak ternyata proses waris sebelumnya ada kesalahan Administrasi dari BPN, sehingga saat akan dihibahkan keanak lagi sertifikat sebelumnya harus di rubah dulu, dan saat ini sudah berproses di BPN. Tinggal menunggu sertifikat yang baru yang sebelumnya ada kesalahan.
  3. Warisan 1 bidang dibagi 5 ahli waris kemudian proses naik ke BPN ternyata salah satu penerima/ahli waris bukan anak kandung karena terjadi kesalahan dalam administrasi di Kartu keluarga , sehingga harus ada pembetulan kartu
    keluarga. Dan selanjutnya pada proses warisan berikutnya salah satu ahli waris meninggal dunia, sehingga merubah surat keterangan warisandan saat ini sudah proses lagi di BPN
 
  1. Praktek Nepotisme dalam Pengisian perangkat desa
    KLARIFIKASI :

Pengisian Perangkat Desa sudah Mendasari pad a peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda kabupaten Sukoharjo Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bahwa proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dimulai dari seleksi administrasi,
seleksi tertulis, Test computer dan proses wawancara telah sesuai dengan aturan yang ada dan dilaksanakan secara transparan.    

Lampiran

Selesai

Rabu, 20 November 2019 - 12:30 WIB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan telah dijawab