KABUPATEN DEMAK, 19 Feb 2016

Sugeng enjang Pak Ganjar, seperti apa yang telah Bapak informasikan mengenai pentingnya keterbukaan Anggaran agar masyarakat bisa turut serta mengawasi pelaksanaan anggaran di desa. saya ingin melaporkan beberapa hal yang terjadi di desa kami Banjarsari, kec. Gajah Kab. Demak. 1. Pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur th. 2015 yang masuk dalam RAPBDes banyak ketidak sesuaian RAB nya, (hanya dikerjakan oleh sie pembangunan tanpa melibatkan TPK) hal ini berpotensi terjadinya mark up pengerjaan/biaya. 2. melalui BPD kami dengan beberapa komponen masyarakat sudah berusaha meminta APBDes Perubahan kepada Pemdes tapi sampai dengan saat ini pihak PemDes belum menginformasikan dan membuat LKPJ APBDes 2015. mohon untuk dapat diadakan audit/sidak karena hal ini berpotensi terjadi penyelewengan dan menjadi pembelajaran kedepan agar PemDes bisa menginformasikan kepada masyarakat soal tata kelola keuangan dan pertanggung jawabannya. demikian hal ini saya laporkan agar Jawa Tengah bisa menjadi contoh utk daerah lainnya mengenai keterbukaan informasi khususnya di pedesaan.