Laporan telah diteruskan ke DINAS PERHUBUNGAN

Berikut kami sampaikan bahwa sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan perijinan pendirian tower BTS berada pada Pemerintah Kab/Kota, maka untuk lebih jelasnya dapat dikomunikasikan lebih intens dengan pihak-pihak yang terkait prosedur perizinan di Kabupaten/Kota dimana tower dibangun. Bahwa kalau yang dimaksid adalah pemasangan antena komunikasi dengan jaringan kabel FO,memang diizinkan dapat dipasang dengan cara kamuflase di tiang – tiang yang berdiri sepanjang jalan. Terima Kasih