Laporan telah diteruskan ke INSPEKTORAT

Terimakasih atas laporannya. selanjutnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penanganan sesuai SOP.

   

Dalam penanganan kasus tersebut telah mendapat konfirmasi dari Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor 700/197/RHS/2014 tanggal 11 Desember 2014 bahwa menurut LHP pemeriksaannya dinyatakan tidak keluruhannta benar namun yang benar bahwa pelayanan masyarakat di tingkat RT maupun di tingkat RW tidak ada pungutan biaya apapun sedangkan pelayanan masyarakat pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan maupun Kabupaten bahwa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat telah diataur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus tukang parkir bisa jadi PNS Dinas Perhubungan itu tidak benar namun yang benar bahwa sejak pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang terakhir pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak pernah membuka formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 
Terima kasih.