KABUPATEN BLORA, 23 Apr 2021

Salam Hormat Pak Gubernur, saya ada masalah kecil tapi sangat menggugah hati. dan miris lihat keadaan di permerintahan kelurahan Cepu. nenek saya sudah sangat tua dan hampir +/- 60th menempati rumah yang sudah tidak jelas pemiliknya. dengan alamat jl. Diponegoro Lorong 6 no.17 Rt.005/004. tiba2 di tahun 2017 nama di PBB yang biasanya atas nama nenek saya berganti menjadi nama orang lain yang tidak kami kenal. dan ngaku2 sebagai anak dari pemilik rumah. sebelumnya pihak kelurahan meminta nenek saya 20jt utk diterbitkan sertifikatnya. setelah lurah tsb ganti keadaan menjadi berbeda. lurah yg pada tahun itu kami konfirmasi mengenai buku desa untuk dibuatkan sertifikatnya namun tidak mau terbuka tentang tanah itu, ternyata sudah lurah tsb diduga kerjasama dengan sekelompok orang mengkondisikan orang lain sebagai pemilik baru. dan yang akhirnya diterbitkan sertifikatnya. sementara sewaktu masih dalam pengurusan kami telah menyurati pihak BPN Blora bahwa tanah tersebut hendak kami buatkan sertifikat dan menanyakan apakah sertifikatnya sudah diterbitkan oleh orang lain? jika belum, kami hendak mengurusnya. tetapi jawaban dari pihak BPN Blora tidak ada sertifikat yang diterbitkan.tetapi yang nyatanya saat ini sertifikat sudah terbit. dan segerombolan dari pihak kelurahan menyuruh nenek saya keluar dari rumah. dan sering beberapa orang datang untuk mengintimidasi dengan manwarkan banyak iming2. saat ini karena lurahnya sudah ganti lagi, kami meminta perlindungan untuk warganya. namun yang nenek saya terima ada nya ancaman senin akan di eksekusi. yang datang ada dari kelurahan, BPN , kepolisian dan TNI. dan yang lebih mengagetkan kami, setelah sertifikat terbit, baru ada pengukuran dan yang selama ini tidak pernah ada pengukuran. kami mohon bantuannya Pak Gubernur supaya yang lebih berhaklah yang lebih pantas untuk memiliki tempat tersebut.bukan kepada orang yang tidak jelas asal usulnya. kami mohon Pak Gubernur, kami ingin bertemu dengan Pak Gubernur. kasihanilah nenek saya...Matur Nuwun Pak Gubernur