Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Banjarnegara

Terkait pembangunan trotoar adalah kewenangan pemerintah pusat, karena status jalannya adalah jalan nasional. Pemerintah desa Purwonegoro hanya berwenang untuk mengusulkan kegiatan tersebut pada forum musrenbangkec. Dan hal tersebut sudah dilakukan berkali-kali mengingat trotoar tersebut memang belum pernah diperbaiki sejak dibangun pada tahun 1990-an. Bahkan sudah masuk dalam RPJMDes Purwonegoro sejak tahun 2012 lalu.