Detail Aduan
Rincian Aduan : LGWP25400059
24 Feb 2017
Yth. Bp Ganjar, kami para PHL tanpa status di instansi Prov. Jateng minta tolong agar kami diberi gaji yg layak. Selama ini kami hanya di beri gaji sukarela dari para PNS. Kami mohon agar di jadikan Pegawai Kontrak atau apa terserah Bapak. kami tau sejak 2015 sudah tidak boleh mengangkat pegawai Honorer tp kami juga butuh pekerjaan pak. Tim Bapak sendiri dari GRMS jg di jadikan PHL to Pak... Mosok kami tidak bisa padahal saya sudah bekerja selama 9 tahun. selama ini yg dijadikan PHL Hanya anak bos saja pak yg ada di Dinas. kami yg ada di Daerah cuma pegawai tanpa setatus. gajinya pun hanya sukarela nggk pasti tiap bulan. kami mohon bantuannya pak. Maaf pak kami tidak bisa menyebutkan instansi karena kami takut dipecat
Disposisi
Sabtu, 25 Februari 2017 - 21:15 WIB
Admin Gubernuran
Verifikasi
Selasa, 28 Februari 2017 - 13:50 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Selesai
Selasa, 28 Februari 2017 - 14:51 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Terimakasih laporannya,
Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa:
1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari :
a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006;
b. Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh Pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sam pai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa :
a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya;
b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk tenaga honorer pada sekolah-sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk mematuhi ketentuan tersebut diatas.
5. Terkait Honor itu menjadi kewenangan/kesepakatan Pejabat yang mengangkat.
Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih tetap Semangat