Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

Bersama ini kami sampaikan klarifikasi dari hasil kunjungan kami ke desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga.Mendasari laporan masyarakat desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, kami telah melakukan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi oleh perangkat desa, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa benar diakui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjungmuli terdapat anggaran DD TA 2018 sebesar Rp.79 Juta yang digunakan untuk membayar kewajiban pajak TA 2017, dan terdapat dana iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan TA 2018 yang belum disetor dengan alasan jumlah iuran masih kurang. Dana tersebut disimpan oleh Bendahara Desa. Menurut Keterangan Kepala Desa, saat ini dana iuran BPJS sudah disetorkan oleh Bendahara Desa. 2. Terdapat juga laporan/ pengaduan pemotongan PKH untuk pembangunan Gedung Balai Desa sebesar Rp 100 ribu/ orang, namun berdasarkan pengakuan Kepala Desa, iuran tersebut bersifat sukarela dan besaran iuran tidak ditentukan. Hanya laporan penggunaan dana iuran pembangunan Gedung Balai Desa tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh Perangkat Desa. 3. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah kami tegur dan kami sarankan agar Kepala Desa lebih meningkatkan pengawasan kepada para Perangkat Desa serta meningkatkan keharmonisan hubungan kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk lebih mendalami permasalahan pengelolaan keuangan desa, kami telah mengusulkan kepada Ibu Plt Bupati Purbalingga untuk menugaskan Inspektorat Kabupaten Purbalingga agar melakukan Audit secara menyeluruh di desa Tunjungmuli. Demikian tanggapan kami atas laporan masyarakat desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Laporan telah dijawab

laporan ditindaklanjuti