KABUPATEN GROBOGAN, 22 Jul 2020

Sdri SRI MULYANI alamat desa wolo kec penawangan kabupaten Grobogan dengan menggunakan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL dari Kepala Dinas lingkungan hidup kabupaten Grobogan melakukan penambangan secara ilegal kemudian mengangkut dan menjual hasil penambangan tersebut kepada PT KAI dan warga masyarakat yang membutuhkan diduga melanggar pasal 158 dan 161 undang-undang nomor 4 tahun 2009.. dengan penggunaan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dari Kepala Dinas lingkungan hidup kabupaten Grobogan dia melakukan tipu daya seolah-olah dia tidak melakukan penambangan sekaligus mengangkut dan menjual tetapi supaya dia bisa dibenarkan mendapatkan pekerjaan dari seorang pemilik tanah yang meminta lokasi tanah itu dimatangkan lokasinya atau pematangan lokasi yang tidak berbayar sehingga saudari Sri Mulyani tersebut tidak perlu meminta persetujuan UKL dan UPL sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Saudari Sri Mulyani sering menyatakan teman dekatnya istri Kapolri.motifnya saya tidak mengetahui tetapi pada kenyataannya perbuatan ilegal yang dilakukan saudariSri Mulyani tersebut kepada aparat penegak hukum selalu kandas karena memang diduga aparat penegak hukum polisi juga paham bahwa penindakan kepada Sri Mulyani karena ini termasuk perbuatan lex specialis maka yang menindak seharusnya penyidik pegawai negeri sipil bidang pertambangan dan sesuai kewenangan urusan pertambangan menjadi urusan gubernur maka PPNS yang digerakkan adalah CPNS bidang pertambangan dari pemerintah provinsi Jawa tengah SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009. mohon kepada Bapak Gubernur Jawa tengah untuk memerintahkan penyidik pegawai negeri sipil bidang pertambangan provinsi Jawa tengah secepatnya melakukan penindakan secara hukum kepada saudari Sri Mulyani tersebut. saya juga mengirimkan salat laporan beserta lampiran foto-foto kegiatan penambangan ilegal saudari Sri Mulyani tersebut melalui email kepada Kepala Dinas ESDM dan kepala satuan polisi pamong praja provinsi Jawa tengah dengan tembusan kepada menteri ESDM di Jakarta dan Gubernur Jawa tengah di Semarang kemarin.Demikiandan terima kasih atas tindak lanjutnya sebagai pejabat negara yang harus melaksanakan penegak hukum demi kelestarian alam.