Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGWP03647569
Rincian Aduan
LGWP03647569
Selesai
Public
Kpd pak gubernur jateng yth. Saya hanya ingin menyampaikan keluhan saya.kenapa pak.saya tidak pernah dapet bantuan pemerintah dr mulai yg, bantuan covid.bantuan BPUM. Maupun bantuan2x yg lain. Mohon pak di bantu. Karena ktp,kk,. Semua punya saya legal.terimakasih
Disposisi
Senin, 21 Desember 2020 - 17:01 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kendal
Verifikasi
Selasa, 22 Desember 2020 - 09:53 WIBKabupaten Kendal
terimakasih atas laporannya, aduan saudara akan segera kami koordinasikan dengan dinas sosial kabupaten kendal, semoga segera ad tindaklanjut
Selesai
Selasa, 29 Desember 2020 - 07:46 WIBKabupaten Kendal
Kepada Yth,
Sdr. Bapak Hendi Arga Yulian
di tempat
Berikut kami sampaikan sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Sosial RI dalam Surat Menteri Sosial Nomor : 1448/6/DI.01/04/2020 tanggal 17 April 2020 Perihal Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) disebutkan bahwa Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atua rentan miskin yang terkena dampak COVID19 di luar Program Sembako baik reguler maupun perluasan dan Program PKH. Pendataan masyarakat miskin merupakan tanggungjawab Desa masingmasing yang ditentukan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dengan diikuti oleh Perangkat Desa dari Tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat. Untuk bantuan BPUM pengusulan melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terimakasih.
Sdr. Bapak Hendi Arga Yulian
di tempat
Berikut kami sampaikan sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Sosial RI dalam Surat Menteri Sosial Nomor : 1448/6/DI.01/04/2020 tanggal 17 April 2020 Perihal Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) disebutkan bahwa Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atua rentan miskin yang terkena dampak COVID19 di luar Program Sembako baik reguler maupun perluasan dan Program PKH. Pendataan masyarakat miskin merupakan tanggungjawab Desa masingmasing yang ditentukan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dengan diikuti oleh Perangkat Desa dari Tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat. Untuk bantuan BPUM pengusulan melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terimakasih.