Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

terima kasih atas laporannya

-.Surat Edaran Mendagri No 900/4627/ SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat (5) Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa yang berhak menerima bantuan Hibah adalah Badan, Lembaga dan Organisasi masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia (disyahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham) - Dalam rangka menjamin kepastian hukumdan keberlangsungan serta efektivitas penyelenggaraan pemerinta daerah, efisien, transparasi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TPAD, dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai maksud permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan permendagri Nomor 39 Tahun 2012. - Penerimaan hibah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap harus memenuhi syarat berbadan hukum. Sebab, Peraturan Daerah APBD Jawa Tengah ditetapkan setelah belakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sedangkan SE Mendagri No. 900 / 4627 /SJ - 2015 lebih untuk mengamankan pelaksanaan hibah yang dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya.

laporan telah diselesaikan.