Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindak lanjuti

secara normatif mekanisme pengangkatan perangkat desa saat ini berpedoman pada permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa..

selanjutnya di tingkat kabupaten pengaturan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan peraturan daerah dan peraturan bupati masing-masing kabupaten yang berpedoman pada permendagri tersebut..

seleksi perangkat desa (termasuk jabatan kepala dusun) di kabupaten purworejo berpedoman pada:
1. perda kabupaten purworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan perda kabupaten purworejo nomor 25 tahun 2016 tentang perubahan atas perda kabupaten purworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa..
2. peraturan bupati purworejo nomor 7 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan perda kabupaten purworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan perda kabupaten purworejo nomor 25 tahun 2016 tentang perubahan atas perda kabupaten purworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa..

terkait apabila terjadi dugaan pelanggaran dalam seleksi perangkat desa diharapkan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti..

laporan telah djawab