Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGSM25736774
Rincian Aduan
LGSM25736774
Selesai
Public
Yang sy hormati pa GUBENUR jawa tengah kami dari perkumpulan pedagang pasar buah dan sayur kab Pemalang kami mau menanyakan tentang surat yg kami kirim kepada pa Gubenur terkait pasar buah dan sayur pemalang kami minta jawaban dari pa Gubenur yg sampe sekarang belum ada jawaban. yg di minta oleh kami pasar buah dan sayur supaya di kelola oleh PEMDA bukan oleh PDAU karena pasar ini di jadikan ladang koropsi oleh PDAU. ( PASAR BUAT BANCAKAN, PEDAGAN JADI SAPI PERAHAN ) Kami berharap PA GUBENUR turun langsung ke lapangan dan bs memberi jawaban. Kalo tida kami akan laporkan ke PRESIDEN JOKOWI. Demikian atas perhatian nya kami sampekan trima kasih.
Disposisi
Rabu, 01 Maret 2017 - 00:00 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Verifikasi
Rabu, 01 Januari 2025 - 00:00 WIBDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Untuk memperoleh informasi langsung dari semua pihak, terkait informasi yang saudara kirim dengan surat No. 17/PPBS/II/2017 perihal aspirasi, tuntutan dan permohonan perlindungan hukum, telah dilakukan pertemuan pada 7 Maret 2017, di kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Komplek Pasar Buah dan Sayur Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Bidang PDN Disperindag Prov. Jateng, PDAU dan Perwakilan Paguyuban Pedagang, 2. Dari hasil pertemuan dan pantauan di lapangan kami usulkan beberapa solusi ke Bapak Gubernur sebagai berikut : a. Pengelola pasar sebaiknya diambil alih oleh Pemkab Pemalang karena selama pasar dikelola pihak ketiga ketiga tidak akan dapat diajukan renovasi melalu anggran DAK dan TP Kemendag, b. Pasar buah dan sayur di Kabupaten Pemalang merupakan pasar khusus di Jawa Tengah yang menjadi simpul ekonomi antar provinsi sehingga perlu dipertahankan keberadaannya, bila perlu dikembangkan, c. Legalitas lapak gudang agar segera diterbitkan oleh Pemkab Pemalang untuk jaminan pedagang apabila melakukan pinjaman di Bank, d. Pengelolaan parkir tetap dialihkan ke Pemkab sebagai pendapatan daerah