Laporan telah diteruskan ke DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kriteria PNS Kab/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS pada Pemprov. Adalah sesuai dengan Pasal 1 Perka BKN 8/2016, yaitu : a. Menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan terminal penumpang tipe B, dan b. Mengisi kebutuhan jabatan fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan terminal penumpang tipe B. 2.Yang dimaksud dengan menduduki jabatan administrasi dan fungsional pada terminal penumpang tipe B, adalah : a. Jika bentuk organisasi terminal tipe B adalah UPT Dinas (setiap terminal menjadi UPT Dinas), maka pejabat struktural sampai dengan JFU yang berada pada setiap terminal tipe B tersebut wajib dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS Pemprov. Jateng. b. Jika terminal tipe B merupakan bagian dari UPT Dinas yang membawahi/ mengelola beberapa terminal, maka hanya PNS yang menjadi pengelola terminal tipe B saja yang wajib dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS Pemprov. Jateng. 3. Kondisi untuk Pemkab. Magelang adalah sama dengan angka (2) huruf (b) diatas. Dimana kondisi pengelolaan Terminal Tipe B Drs. Prayitno Muntilan merupakan bagian dari UPT Dinas yang membawahi beberapa terminal se-Kab. Magelang. sehingga PNS pada Pemkab. Magelang yang dialihkan menjadi PNS Pemprov Jateng adalah yang saat dilaksanakan pendataan P3D, menjadi pengelola terminal muntilan yang berjumlah 4 orang sebagaimana yang telah ditetapkan pada Surat Sekda dan saat ini telah dilimpahkan kepada Pemprov. Jateng. 4. Tidak disetujuinya permohonan yang bersangkutan (Sdr.) adalah karena : a. Sdr masih dibutuhkan oleh Pemkab.Magelang. b. UPT Terminal pada Dishub kab. Magelang membawahi 5 terminal tipe C dan 1 type B. Sehingga yang diserahkan ke Prov. Jateng adalah Terminal Tipe B beserta 4 orang PNS pengelolanya. Semangat anda masih dibutuhkan Pemkab Magelang