Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGIG66858010

Rincian Aduan

LGIG66858010

Verifikasi Public
KABUPATEN GROBOGAN
01 May 2020
0 ditandai
Mohon bantuannya untuk proses pembagian bantuan covid19 pak,d daerah saya khususnya Grobogan kecamatan ngaringan desa ngaringan masyarakat belum merata pakk,,, banyak sekali yg slah atau kurang tepat sasaran nyaa,entah itu bantuannya dari kecamatan, kantor polisi, koramil,yg mendapat PKH malhan yg mendapat bntuann,,d daerah kami pun yg mendapat bntuan PKH adalah orang-orang yg rumah nya bagus,punya kendaraan,sawah ,dsb,jdi mohon untuk dtindak lanjuti,karena d daerah lain pun yg dpat PKH sudah ada stempel d rumahnya keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin ,biar mereka sadar dan mengerti jikalau bntuanya itu mmg untuk keluarga yg kurang mampu,bukan untuk orang-orang yg tidak mau bekerja dan bermalas-malasan Terimakasih pak,semoga aspirasi dri kami Masyarakat kecil bapak terima dan ditindaklanjuti

Disposisi

Jumat, 01 Mei 2020 - 11:35 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS SOSIAL

Verifikasi

Jumat, 08 Mei 2020 - 10:03 WIB

DINAS SOSIAL

Monggo saat ini sedang dalam pendataan dinsos kab kota dan provinsi dan kemensos. Bantuan Belum semua di laksanaan pendistribusian. Dilaksanakan secara bertahap data itu belum semua itu data untuk bansos APBD prov dan kab, masih ada bansos kemensos bagi yg masuk BDT/DTKS, masih ada bansos BLTDD, ada Kartu Prakerja dll  Bansos Salah sasaran dapat di laporkan nama dan alamat untuk cek data dan lokasi ke hotline 0821 3403 3531 Monggo saat ini sudah dibentuk yg namanya Jogo Tonggo di setiap RW. Sebuah struktur Organisasi Warga dengan 4 Bidang, Keamanan, Kesehatan, Ekonomi dan Hiburan. Yg bertujuan membangkitkan kembali Ronda 24 jam untuk memastikan lingkungan aman, Memantau Kesehatan Masyarakat dan Memantau bantuan sosial tersalurkan dengan baik. Termasuk juga mendata tetangga tetangganya karena lingkungan sekitar yg tau betul bagaimana kondisinya. Termasuk juga Jogo Tonggo ini bisa membantu desa/kelurahan menempelei stiker atau cat pada warga yg mendapat PKH agar tidak mendapatkan bantuan dobel.