Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindaklanjuti

RT dan RW termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD tidak ada ketentuan yang melarang PNS menjabat sebagai pengurus RT/RW. Dalam pasal 8 ayat 5 "pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik". Disisi lain dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melarang PNS sebagai pengurus RT/RW, tetapi PNS dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik. Terkait peraturan dimaksud maka di perbolehkan PNS menjadi pengurus RT/RW.    

laporan telah dijawab