Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kebumen

terima kasih laporan kami terima dan akan kami koordinasikan ke instansi terakit

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen nomor: 337/65, tanggal 19 Februari 2020 perihal Surat Pengaduan Masyarakat pada Website Lapor Gub Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Februari 2020 dengan isi laporan ada beberapa daerah yang mendukung untuk perkembangan desa wisata, namun biaya untuk pengembangan terhambat. Berdasarkan laporan pengaduan tersebut kami memberi tanggapan/jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa terkait untuk pengembangan desa wisata tidak semua usulan dari desa bisa diakomodir oleh pemerintah daerah karena terkendala oleh keterbatasan anggaran yang dikelolanya. 2. Untuk merealisasikan anggaran pengembangan desa wisata bisa ditempuh melalui anggaran Dana Desa yang dimiliki oleh setiap desa berdasarkan kewenangan desa yang dimilikinya, sedangkan proses penganggaran melalui mekanisme perencanaan penganggaran sesuai prosedur, mulai dari proses usulan ditingkat Musyawarah Dusun ( Musdus ) sampai dengan kesepakatan ditingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) dengan mempertimbangkan skala prioritas. Demikian untuk menjadikan perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen nomor: 337/65, tanggal 19 Februari 2020 perihal Surat Pengaduan Masyarakat pada Website Lapor Gub Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Februari 2020 dengan isi laporan ada beberapa daerah yang mendukung untuk perkembangan desa wisata, namun biaya untuk pengembangan terhambat. Berdasarkan laporan pengaduan tersebut kami memberi tanggapan/jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa terkait untuk pengembangan desa wisata tidak semua usulan dari desa bisa diakomodir oleh pemerintah daerah karena terkendala oleh keterbatasan anggaran yang dikelolanya. 2. Untuk merealisasikan anggaran pengembangan desa wisata bisa ditempuh melalui anggaran Dana Desa yang dimiliki oleh setiap desa berdasarkan kewenangan desa yang dimilikinya, sedangkan proses penganggaran melalui mekanisme perencanaan penganggaran sesuai prosedur, mulai dari proses usulan ditingkat Musyawarah Dusun ( Musdus ) sampai dengan kesepakatan ditingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) dengan mempertimbangkan skala prioritas. Demikian untuk menjadikan perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.