Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindaklanjuti

secara normatif pengaturan terkait pemilihan kepala desa saat ini berpedoman pada permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.. di tingkat kabupaten pengaturan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan bupati masing-masing kabupaten yang berpedoman pada permendagri tersebut.. berdasarkan hasil koordinasi dengan dispermades kabupaten semarang bahwa pelaksanaan pilkades di kabupaten semarang saat ini berpedoman pada: - perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda kabupaten semarang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.. - perbup semarang nomor 7 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan perbup semarang nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas perbup semarang nomor 7 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.. terkait dengan adanya permasalahan dimaksud telah ditangani oleh panitia pilkades dan kecamatan bringin..dan untuk pengaturan surat suara yang dinyatakan sah berpedoman pada pasal 54 perbup semarang nomor 7 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dan petunjuk teknis (juknis) pemungutan dan penghitungan suara pilkades serentak kabupaten semarang tahun 2018.. dengan berpedoman pada pasal 55 ayat (2) perbup semarang nomor 7 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan perda kabupaten semarang nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, pada saat penghitungan suara di TPS ketua KPPS telah memutuskan bahwa surat suara yang dipermasalahkan disepakati tidak sah dan saksi calon kepala desa juga telah menerima dengan bukti berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh seluruh saksi calon kepala desa..

laporan telah dijawab